Menaker Ida Fauziyah Ungkap Berbagai Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, salah satunya yang paling diperlukan dalam proses perbaikan perekonomian di 2021 ialah pembuatan lapangan pekerjaan.

Cara Mendeposit Disebuah Situs Permainan Perjudian Secara Online

"Dengan perkiraan perkembangan perekonomian Indonesia akan kembali lagi tumbuh positif tahun depannya karena itu diinginkan terbentuk lapangan pekerjaan baru untuk penuhi keperluan itu," kata Ida dalam Outlook Ekonomi Indonesia 2021, Selasa (22/12/2020).

Tetapi di tengah-tengah besarnya keperluan itu, Ida mengaku jika cuaca pembuatan lapangan kerja di Indonesia belum berteman. Di mana tingkat keringanan usaha Indonesia ada pada rangking 73. Angka ini jauh di bawah beberapa negara tetangga.

Disamping itu, tingkat keproduktifan tenaga kerja Indonesia condong lebih rendah dibanding negara menengah ke bawah yang lain.

"Seluruh data ini memperlihatkan besarnya rintangan untuk investasi dan pembuatan lapangan pekerjaan di Indonesia. Diperlukan satu peraturan yang bisa lakukan reformasi sistematis dan alih bentuk ekonomi untuk memberi respon secara cepat rintangan itu. Hingga kita bisa selekasnya mengembalikan ekonomi dan bidang Ketenagakerjaan kita yang terimbas wabah," kata Ida.

Tentang hal pemerintahan sudah mengeluarkan UU Cipta Kerja selaku jawaban dari beberapa persoalan investasi sampai pembuatan lapangan kerja. Lewat UU ini, dikerjakan peringkasan beberapa peraturan yang awut-awutan dan bertumpang-tindih. Dengan begitu, diinginkan bisa memikat semakin banyak investasi hingga bisa meresap semakin banyak tenaga kerja.

Cipta kerja dibikin untuk peringkasan, penyelarasan, pemotongan peraturan atas jumlahnya ketentuan dan peraturan yang hyper yang menghalangi membuat lapangan pekerjaan. UU Cipta Kerja ini diinginkan bisa tingkatkan keringanan usaha di Indonesia yang sejauh ini menghalangi pembuatan lapangan pekerjaan," tandas ia.

Awalnya, Sekretaris Eksekutif I Komite Pengatasan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede menjelaskan, Undang-Undang Cipta Kerja jadi game changer untuk perbaikan perekonomian.

Kedatangan UU Cipta Kerja digadangkan menggerakkan kebebasan ekonomi di Indonesia, terhitung keringanan usaha dan kenaikan investasi yang berpengaruh pada kenaikan peresapan tenaga kerja.

"Peraturan periode panjang Undang-Undang Cipta Kerja tidak disaksikan efeknya saat ini. Sebab fokusnya saat ini ialah pengendalian wabah, vaksinasi, pelindungan sosial dan UMKM," kata Raden, diambil Sabtu (12/12/2020).

Dalam UU Cipta Kerja, dunia usaha dan tenaga kerja yang produktif tidak bisa dipisah. Di mana dunia usaha harus maju dan tenaga kerja harus produktif. Tentang hal dunia usaha harus membina tenaga kerja lewat pengajaran, pelatihan, vokasi, dan pembaruan.

"UU Cipta Kerja ini membenahi lingkungan usaha atau investasi, dan keringanan usaha. Hingga dunia usaha sanggup berdaya saing dan memperoleh untung dari pemasaran produksinya. Dan di saat yang serupa kita akan b erdayakan UMK (Usaha Mikro Kecil) atau koperasi dengan mempermudahkan ijin dan sarana yang diinginkan bisa tumbuhkan pengusaha baru," lebih Raden.

Barisan tidak resmi dan UMKM alami imbas benar-benar sangat berarti terutamanya di daerah perkotaan. Oleh karenanya, pemerintahan sekarang ini sedang menggagas 2 program.

"Pertama, program padat kreasi di tahun 2021, seperti lakukan pembaruan selokan dan lingkungan perumahan. Disamping itu, pembaruan ke semua bantaran sungai di Jawa atau Sumatera. Hingga ada seputar 2,8 juta lapangan pekerjaan untuk menyokong sesaat sepanjang 1-2 tahun," tutur Raden.

Ke-2 , program UMKM, yaitu pemerintahan akan memberi keringanan akses pemodalan, akses pada pasar dan kemampuan manajemen yang didukung oleh kehadiran UU Cipta Kerja. Intinya KPCPEN menyarankan pada pemerintahan untuk meneruskan program dana untuk UMKM sampai tahun depannya.

Saat itu, Staff Spesial Menko Ekonomi I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan wabah COVID-19 jadi kesempatan dan rintangan untuk membenahi bermacam bidang. Hingga bisa memikat beberapa macam investasi masuk di Indonesia.

"UU Cipta Kerja jadi titik tengah, yang disebut sepakat antara pasar kerja kaku dan pasar kerja lentur. Hingga diinginkan kedepan bisa terbentuknya ruangan untuk perusahaan dan pribadi untuk gerakkan aktivitas ekonomi dan investasi yang berbuntut pada peresapan tenaga kerja," papar I Gusti.

Wabah COVID-19 menggerakkan elastisitas pada pasar tenaga kerja, di mana pemerintahan berama dengan dunia usaha perlu kerjakan training, pembaruan keterampilan tenaga kerja yang ada dan di saat bertepatan mempersiapkan tenaga kerja yang abru dengan kekuatan dan kemampuan yang lebih baik.

"Walau lebih fleksibel, tetapi pemerintahan memberi agunan kehilangan pekerjaan dan jaringan penyelamatan sosial dan lagi melakukan perbaikan seperti, BPJS, PKH dan lainnnya," paparnya.

Selanjutnya, pemerintahan akan memperlengkapi karyawan dengan bermacam peraturan kerja aktif seperti pemberian kartu prakerja, training, pemagangan, vokasi, dna pengadaan info yang memberikan fasilitas tercukupinya keinginan karyawan dan pemberi kerja, hingga sanggup tingkatkan kemampuan karyawan.

Bila pengaturan UU Cipta Kerja tidak dikerjakan, kata I Gusti, karena itu lapangan pekerjaan akan berpindah ke negara yang lain lebih bersaing, daya saing pencari pekerjaan akan relative rendah, dan warga yang tidak atau belum bekerja makin bertambah.

"Indonesia akan terjerat dalam middle penghasilan trap, bila tidak menjadi high penghasilan country dalam sekian tahun di depan. Hingga ini harus selekasnya ditangani dengan tingkatkan keproduktifan dan daya saing," terangnya.

Menaker (Menteri Ketenagakerjaan), Ida Fauziyah menjawab masalah berkaitan PHK dan THR yang berlangsung di zaman wabah Corona Covid-19. Di gelaran share sesi yang diadakan liputan6.com dan video, menaker buka-bukan mengenai taktik yang dikerjakan kement...